Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Hukum Kesehatan’ Category

Mengurai ‘Benang Kusut’ Hubungan Pasien & Sarana Pelayanan Kesehatan
Billy N. <billy@KonsulSehat.web.id>

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan kasus Prita Mulyasari, seorang ibu yang harus ditahan selama 3 pekan karena dituduh mencemarkan nama baik dokter & rumah sakit (RS) yang pernah merawatnya. Kasus ini diawali dari suatu ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan sarana pelayanan kesehatan (SPK) seperti dokter atau RS. Dengan adanya kasus Prita yang merupakan puncak ‘fenomena gunung es’, membuat masyarakat bertanya-tanya ada masalah apa dengan hubungan pasien & SPK?
Hubungan pasien & SPK adalah suatu hubungan sederajat berupa perikatan ikhtiar dengan masing-masing pihak memiliki hak & kewajibannya. Karena pengobatan merupakan suatu ikhtiar, sehingga SPK tidak bisa menjanjikan kesembuhan melainkan memberikan usaha maksimal sesuai standar pelayanan untuk kesembuhan pasien. Hal ini sering kurang dipahami oleh masyarakat sehingga ketika pasien tidak sembuh atau pelayanannya dianggap kurang memuaskan, muncul tuduhan dokter melakukan malapraktik atau RS dianggap menipu.
Hal lain yang sering memicu masalah antara pasien & SPK adalah kedua belah pihak kurang mengerti hak & kewajibannya. SPK lebih ngotot dalam menuntut hak-nya namun lupa melaksanakan kewajibannya secara tuntas. Di sisi lain pasien kadang tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti pembayaran atas biaya pengobatan sementara seringkali hak-haknya kurang diperhatikan.
Agar kasus seperti yang dialami Prita tidak terulang kembali, masing-masing pihak harus mengerti benar apa yang menjadi hak & kewajibannya dalam pengobatan. Hal ini telah diatur dalam pasal 50-53 UU no.29/2004. Pasien sebaiknya mengerti bahwa hak-nya adalah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai penyakit, pemeriksaan, pengobatan, efek samping, risiko, komplikasi, sampai alternatif pengobatannya. Pasien juga berhak untuk menolak pemeriksaan/pengobatan & meminta pendapat dokter lain.
Selain itu, isi rekam medik atau catatan kesehatan adalah milik pasien sehingga berhak untuk meminta salinannya. Pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya, mematuhi nasihat/anjuran pengobatan, mematuhi peraturan yang ada di SPK, & membayar semua biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
… baca kelanjutan tulisan ini di www.konsulsehat.web.id
(c)KonsulSehat

Iklan

Read Full Post »

Bijak dalam Menggunakan Obat Herbal
Billy N. <billy@konsulsehat.web.id>

Tanaman obat atau obat herbal yang sering disebut sebagai jamu bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Berbagai jenis obat herbal telah dikenal sejak dahulu, menjadi bagian budaya nasional maupun kebanggaan bangsa, & merupakan pengobatan warisan turun-temurun di berbagai suku yang ada di Indonesia. Kadang, beberapa obat herbal memiliki nilai mistik tertentu ditambah berbagai cerita legenda yang menyertainya.
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, beberapa jenis obat herbal telah diteliti khasiat & keamanannya, sehingga termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern ataupun diteliti kandungan zat aktifnya untuk dijadikan obat modern. Sebagai contoh, obat Quinine (pil kina) untuk pengobatan infeksi malaria yang berasal dari pohon kina (Cinchona), menjadi salah satu komoditas ekspor utama negeri kita di zaman kolonialisme Belanda.
Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) untuk menjaga keamanan masyarakat yang menggunakannya telah memberikan registrasi khusus bagi obat herbal terstandar dengan registrasi TR (tradisional). Berbagai publikasi pun telah diterbitkan sebagai sosialisasi jenis, khasiat, & cara pengolahan berbagai jenis obat herbal asli Indonesia. Obat herbal pada saat ini telah menjadi industri dengan omzet trilyunan rupiah setiap tahunnya, menyerap banyak tenaga kerja & menjadi produk ekspor penghasil devisa.
Dalam era globalisasi, selain jamu, masyarakat pun mulai mengenal berbagai obat herbal dari berbagai negara lain, baik itu yang berasal dari Asia Timur & Selatan, ataupun yang berasal dari negara-negara Barat. Berbagai perusahaan suplemen makanan & multi-level marketing (MLM) kesehatan berskala global ikut mendorong penyebarannya dengan menjual berbagai suplemen makanan dari obat herbal di Indonesia. Obat herbal dari luar negeri sebagian besar masuk/dibuat sebagai suplemen makanan dengan kode MD/ML dari BPOM.
Obat herbal, selain banyak dikenal karena merupakan pengobatan turun-temurun di berbagai suku bangsa, juga banyak disukai karena dianggap lebih aman dari obat-obatan modern yang dianggap berbasis bahan kimia. Klaim ‘tanpa efek samping’ sering disebutkan dalam promosi obat herbal, meskipun sebagian besar klaim tersebut tidak mencantumkan bukti hasil penelitian ilmiah sebagai dasarnya.
Selain itu, muncul pula berbagai klaim bahwa obat herbal efektif untuk pengobatan berbagai penyakit, dari mulai penyakit ringan sampai penyakit yang serius & mematikan seperti hepatitis, kanker, sampai HIV/AIDS. Iklan obat herbal yang mencantumkan klaim pengobatan jika tidak memiliki bukti ilmiah yang mendukungnya adalah suatu hal yang tidak etis & bisa dianggap sebagai penipuan.
Pada tahun 2008, Departemen Kesehatan AS melalui National Center for Complimentary & Alternative Medicine (NCCAM) secara resmi mengeluarkan buku petunjuk obat herbal berjudul ‘Herbs at a Glance’. Dalam buku tersebut dibahas mengenai berbagai obat herbal yang banyak beredar di AS, yang sebagian besar ada & telah dijual pula di Indonesia, misalnya daun lidah buaya, ginseng, bilberry, echinacea, efedra, bawang putih, jahe, ginkgo, teh hijau, noni/mengkudu, kedelai, kurkuma, dst.
… baca kelanjutan tulisan ini di www.konsulsehat.web.id
(c)KonsulSehat

Read Full Post »

‘Mengail di Air Keruh’ Pengobatan Tradisional
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Ketika sakit, tentunya semua orang harus berobat agar kembali bisa sehat. Adalah hak setiap orang untuk bebas memilih hendak berobat ke mana, sesuai dengan keinginan & kemampuannya. Sistem kesehatan Indonesia juga mengakomodasi berbagai sistem pengobatan, dari mulai pengobatan dengan ilmu kedokteran modern, pengobatan tradisional, sampai alternatif-komplimentari dari dalam & luar negeri.
Seluruh pengobatan di luar ilmu kedokteran & keperawatan menurut pasal 47 UU no.23/1992 tentang Kesehatan digolongkan sebagai pengobatan tradisional, termasuk pengobatan alternatif-komplimentari yang saat ini banyak pula dijual dengan pola multi-level marketing (MLM).
… baca kelanjutan tulisan ini di www.konsulsehat.web.id
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Read Full Post »

Pengobatan Alternatif yang Bukan Alternatif Pengobatan
Billy N. <billy@suterafoundation.org>

Kesehatan adalah hak semua orang, karena tanpa kesehatan manusia tidak dapat beraktivitas dengan normal, bahkan ada kata-kata bijak bahwa kekayaan tidak berarti tanpa kesehatan. Sehat menurut definisi World Health Organization (WHO) adalah suatu keadaan sehat fisik, jiwa, sosial, & bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, & kelemahan/penderitaan. Untuk tetap sehat, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menjaga & meningkatkan kesehatannya. Sementara jika sakit, maka berbagai upaya pengobatan & perbaikan kondisi dilakukan untuk kembali sehat. Semua usaha untuk mencapai kesehatan tersebut, selain dilakukan oleh pribadi, dilakukan pula oleh pemerintah maupun lembaga swasta.
Usaha pelayanan kesehatan terdiri dari berbagai jenis, dari mulai yang ilmiah melalui pengobatan kedokteran modern, maupun pengobatan alternatif (PA) yang bersumber dari berbagai latar belakang, seperti tradisional, keagamaan, kepercayaan, atau teknologi yang belum terbukti secara ilmiah, dengan berbagai teknik & perangkat pengobatan.
Melalui penelitian, banyak jenis pengobatan yang tadinya merupakan PA telah berubah menjadi pengobatan kedokteran modern yang ilmiah, misalnya pada beberapa obat tradisional dari bahan-bahan alam yang lebih dikenal dengan sebutan jamu di Indonesia.
Namun, masih banyak PA lain yang belum memiliki dasar ilmiah, sehingga sulit untuk menentukan parameter yang obyektif dalam penilaiannya. Sehingga, berbagai PA lebih bersifat kepercayaan/sugesti dari penggunanya sedangkan seharusnya, pengobatan yang diizinkan digunakan di masyarakat telah melalui serangkaian penelitian/pengujian & perhitungan statistik sampai dianggap layak untuk digunakan. Peralatan pengobatan canggih pun tetap dianggap PA jika belum melalui proses tersebut.
Pada pengobatan kedokteran modern, telah dilakukan pengaturan, standarisasi, & pengawasan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan. Sedangkan pada PA, belum banyak pengaturan & standarisasi yang diatur dalam peraturan perundangan, sementara pengawasan yang dilakukan hanya berupa pendaftaran saja oleh pemerintah daerah.
Dengan pengaturan, standarisasi, & pengawasan dari pemerintah saja, tetap ada sarana pengobatan kedokteran modern yang menyimpang dari yang seharusnya, sehingga menjadi masalah hukum. Pada PA, dengan tiadanya pengaturan, standarisasi, & pengawasan yang memadai dari pemerintah, menyebabkan tiadanya perlindungan hukum yang memadai bagi para penggunanya jika terdapat penyimpangan.
… baca kelanjutan tulisan ini di www.konsulsehat.web.id
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Read Full Post »

Sediaan Obat Puyer & Kontroversinya
Billy N. <billy@suterafoundation.org>

Beberapa waktu terakhir ini, perdebatan mengenai penggunaan sediaan obat puyer mengemuka di internet dalam berbagai forum diskusi (e-mailing list). Banyak pihak yang merasa kaget & menentang penggunaan sediaan obat puyer, terutama dari kalangan orangtua. Tetapi, banyak pula yang tetap mendukung penggunaan sediaan obat puyer, sebagian besar dari kalangan profesi dokter.
Masing-masing pihak yang setuju & menentang memiliki argumentasinya. Dari pihak yang menentang, dikemukakan alasan bahwa sediaan obat seharusnya hanya dibuat di pabrik yang memiliki standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) & memiliki nomor register dari pemerintah, bukan dibuat/diracik di apotek atau tempat praktik dokter yang mungkin kurang memenuhi standar kebersihan, ketepatan takaran, juga tidak didaftarkan ke pemerintah.
Isi sediaan obat puyer pun biasanya sulit diketahui dengan mudah oleh orang lain karena ketiadaan label, sehingga jika terjadi masalah (alergi, efek samping, keracunan, atau interaksi), sulit untuk mengetahui zat aktif obat mana yang menyebabkannya.
Selain itu, berbagai obat tidak dibuat untuk dihancurkan dalam bentuk puyer, misalnya sediaan lepas lambat atau dengan teknik pelapisan (coated) sehingga dapat ‘pecah’ di bagian saluran cerna tertentu atau mencegah kerusakan, yang jika dihaluskan/dihancurkan untuk dibuat puyer dapat mengganggu kesehatan penggunanya ataupun kurang efektif karena sudah rusak terlebih dahulu. Sebagian sediaan obat puyer yang merupakan campuran dari berbagai obat juga dapat membahayakan penggunanya jika dokter & apoteker yang meresepkan/meracik kurang memperhatikan mengenai interaksi di antara zat aktif obat-obat tersebut.
Dari kalangan yang mendukung penggunaan sediaan obat puyer, menganggap bahwa apoteker & dokter sesuai peraturan yang ada berhak meracik & membuat sediaan obat. Selain itu, sediaan obat puyer relatif mudah untuk disiapkan & dapat disesuaikan takarannya dengan kebutuhan pasien, sementara sediaan obat jadi dari pabrik obat memiliki takaran yang standar & kadang kurang sesuai dengan kebutuhan pasien khusus, seperti pasien anak yang harus disesuaikan dengan berat badan. Sehingga, sediaan obat puyer sangat sering digunakan dalam pengobatan anak.
Dari pemerintah sendiri, belum ada kebijakan khusus yang dikeluarkan untuk menyikapi masalah ini. Selain mungkin hal ini belum menjadi kontroversi secara nasional, mungkin pemerintah sendiri kebingungan karena kedua pihak yang mendukung & menentang sediaan obat puyer masing-masing memiliki argumen & dasar hukumnya.
Puyer (powder) atau pulvis adalah salah satu bentuk sediaan obat yang biasanya didapat dengan menghaluskan atau menghancurkan sediaan obat tablet/kaplet & biasanya terdiri dari sedikitnya 2 macam obat.
… Baca kelanjutan tulisan ini di http://KonsulSehat.web.id
(c)KonsulSehat.web.id

Read Full Post »

Penggunaan Obat yang Kurang Rasional
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Hidup sehat sebagai Hak Azasi Manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan kesehatan termasuk pemberian obat-obatan yang rasional.
Pemberian obat-obatan yang rasional merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelengaraan upaya kesehatan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika & moral yang tinggi, dengan keahlian yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya.
Namun, pada kenyataannya dilapangan pemakaian obat yang kurang rasional masih sering atau banyak dijumpai dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, mulai dari praktik dokter, balai pengobatan, puskesmas, sampai di rumah sakit.
Yang digolongkan pemakaian obat yang kurang rasional antara lain adalah pemakaian obat secara berlebihan baik dalam jenis maupun jumlah dosis, indikasi pemberian obat yang tidak jelas, tatacara pemakaian atau penggunaan yang tidak tepat, kombinasi berbagai obat yang berisiko tinggi, penggunaan obat mahal sementara masih banyak obat sejenis yang lebih murah, & penggunaan jenis obat suntik & infus yang tidak perlu.
Jika diperhatikan, tujuan pengobatan bahwa secara umum adalah untuk pengobatan tanpa meninggalkan efek samping obat ataupun dengan efek samping seminimal mungkin, serta harga obat yang terjangkau & mudah didapatkan masyarakat.
Dalam keseharian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka tujuan pengobatan sering tidak tercapai. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberian obat kurang rasional antara lain:
– Kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan dalam ilmu obat-obatan.
– Adanya kebiasaan meresepkan jenis atau merk obat tertentu.
– Kepercayaan masyarakat terhadap jenis atau merk obat tertentu.
– Keinginan pasien yang cenderung ingin mengkonsumsi obat tertentu, dengan sugesti menjadi lebih cepat sembuh.
– Adanya sponsor dari industri farmasi obat tertentu.
– Pemberian obat berdasarkan adanya hubungan baik perorangan dengan pihak dari industri farmasi.
– Adanya keharusan dari atasan di dalam suatu instansi atau lembaga kesehatan untuk meresepkan jenis obat tertentu.
– Informasi yang tidak tepat atau bias, sehingga pemakaian obat menjadi tidak tepat.
– Beban pekerjaan yang terlalu berat sehingga tenaga kesehatan menjadi tidak sempat untuk berpikir soal rasionalitas pemakaian obat.
– Adanya keterbatasan penyediaan jenis obat di suatu instansi atau lembaga kesehatan tertentu, sehingga jenis obat yang diperlukan untuk suatu penyakit justru tidak tersedia, sehingga memakai obat yang lain.
… Baca kelanjutan tulisan ini di http://KonsulSehat.web.id
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Read Full Post »

Untuk artikel-artikel mengenai hukum kesehatan yang lebih lengkap, silakan buka di Hukum-Kesehatan.web.id

Read Full Post »

Older Posts »